Kredit Produktif di Malang Mencapai Rp18,27 Triliun

Oleh: Inria Zulfikar - 22 August 2012 | 6:37 pm

491 views
Tweet

Choirul Anam

MALANG—Kredit untuk mendukung pertumbuhan perekonomian atau kredit produktif sampai semester I/2012 di wilayah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang mencapai Rp18,27 triliun atau tumbuh 25,32% secara year on year (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KBI) Malang Totok Hermiyanto, mengatakan dari sisi aset perbankan sampai Juni 2012 mencapai Rp27,13 triliun atau tumbuh 14% year on year (yoy) Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) dalam periode tersebut mencapai Rp24,04 triliun atau tumbuh 15,39% secara yoy.

“Penyaluran kredit tersebut telah memberikan kontribusi kepada perekonomian Malang Raya kurang lebih enam kali lipat dari APBD setempat,” kata Totok Hermiyanto saat dihubungi di Malan, Rabu (22/8).

Peneliti dan Sekretaris Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Yunan Syaifullah, mengatakan besar kecil penyaluran kredit memang merupakan cerminan dari pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah.

Menurut dia, penyaluran kredit di sektor-sektor tertentu dapat menggambarkan perkembangan sektor riil secara menyeluruh.

Dari sisi sumbangan penyaluran kredit pada produk domestik regional bruto (PDRB), menurut dia, juga bisa diamati. Intinya, jika penyaluran kredit tersebut memang dapat menyentuh sektor ekonomi riil, maka sumbangannya menjadi signifikan.

Namun sebaliknya, jika penyaluran kredit lebih banyak ke sektor konsumsi maka sumbangan terhadap penyaluran kredit perbankan menjadi tidak terlalu signifikan terhadap pengembangan PDRB.

Menurut dia, secara teori PDRB mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier. Pengamatan di lapangan menunjukkan kredit perbankan lebih banyak mengarah ke sektor perdagangan, hotel, dan jasa.

Dari penelitian di beberapa daerah di Jawa Timur, kata Yunan ternyata sumbangan kredit perbankan terhadap PDRB lebih kecil bila dibandingkan belanja APBD, meski secara nominal besaran kredit perbankan jauh lebih besar.

Hal itu bisa terjadi karena belanja APBD langsung bisa menyentuh sektor primer, sedangkan perbankan ke sektor lainnya.

Hal yang perlu diwaspadai pula penyaluran kredit perbankan yang lebih banyak dikucurkan ke sektor perdangan, hotel, dan jasa kurang suistainable. Akibatnya, perekonomian gampang memanas.

Dari sisi pemda, menurut doktor ekonomi lulusan Australian National University itu, tampaknya kurang memahami masalah tersebut. Kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian oleh pemda lebih beroritentasi jangka pendek untuk mengejar pendapatan asli daerah.

“Karena itulah, di mana-mana saya amati pemda lebih senang mendorong pertumbuhan pusat-pusat perdaganan dengan pendirian ruko-ruko baru daripada mendorong investasi di sektor primer pertanian lewat proyek agro industri dan semacamnya.”(k24)