Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan R. Narmoko Prasmadji menguraikan fasilitas terintegrasi itu bermanfaat memotong waktu tunggu pemeriksaan ikan impor atau ekspor.

Saat ini, kata dia, waktu tunggu pemeriksaan setiap kontainer ikan atau bahan baku industri perikanan di Surabaya 450 menit. Adapun saat instalasi karantina berjalan waktu tunggu pemeriksaan setiap kontainer bisa 160 menit.

“Teknisnya nanti kontainer ikan impor atau ekspor dibawa ke karantina untuk diperiksa,” jelasnya seusai penandatangan nota kerja sama pembangunan instalasi karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemeritah Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (21/5/2013).

Pemeriksaan komoditas ikan saat ini, lanjut dia, dilakukan di tempat penampungan sementara di Pelabuhan Tanjung Perak. Petugas karantina memeriksa secara fisik masing-masing kontainer.

“Jadi belum efektif, dengan ada instalasi karantina diharapkan pemeriksaan lebih terstruktur, keamanan dan data barang pun bisa terjaga,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarief Widjaja menguraikan kawasan instalasi karantina di Jemundo Sidoarjo dibangun bertahap. Tahap pertama dibangunan instalasi karantina, selanjutnya dibangun pusat pendingin berkapasitas 5.000 ton dengan nilai Rp10 miliar-Rp15 miliar di 2014.

“Fasilitas itu akan mendorong standar mutu ekspor maupun menjaga kualitas barang impor serta produk untuk konsumsi lokal,” jelasnya.

Direktur PT Jatim Grha Utama sebagai pengelola Pasar Induk Puspa Agro, Erlangga Satriagung, menguraikan fasilitas karantina dan pendingin akan diintegrasi dengan pasar yang lahannya mencapai 25 hektare.

Fasilitas terpadu diharapkan mampu meningkatkan pengolahan pascapanen ikan. “Saat ini lelang bulanan ikan bisa mencapai Rp50 miliar, dengan ada sertifikasi, pemeriksanaan standar mutu dan pendingin diharapkan transaksi lebih dari itu,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo berharap ekspor hasil perikanan di 2013 mencapai US$5 miliar dari realisasi sebelumnya US$3,94 miliar. “Peningkatan dilakukan dengan peningkatan produksi budidaya,” paparnya.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto menguraikan salah satu produksi yang digenjot tahun ini udang air tawar. Jajarannya sedang mengidentifikasi daerah baru potensial tambak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara serta Sulawesi dengan dana Rp225 miliar.

“Total nanti diharapkan bisa memproduksi hingga Rp650.000 ton dari produksi sekarang 456.000 ton udang budidaya,” jelasnya. Dari jumlah produksi itu, lanjut dia, setengahnya dapat diekspor.

Didiek Hadjar Goenadi, Presiden Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara menguraikan produksi teh putih ditargetkan hingga dua ton tahun ini. Jumlah itu diharapkan bisa menghasilkan penjualan Rp2 miliar.

Target optimistis itu disebabkan harga per kilogram teh bisa mencapai Rp1 juta. “Produksi setiap hektare paling hanya 10 kilogram per tahun, jadi memang langka makanya mahal,” jelasnya, Senin (20/5/2013).

Teh putih dihasilkan dari ujung daun yang belum mekar atau masih menggulung. Kelebihan teh ini memiliki antioksidan tinggi, secangkir teh setara dengan 12 cangkir jeruk.

PT Riset Perkebunan Nusantara saat ini mengelola 400 hektare lahan teh di Bandung dan 80 hektare di Puncak, Bogor.

Kandungan teh putih secara spesifik kini sedang diteliti Universitas Airlangga. Chairul Anwar Nidhom, Ketua Avian Influenza Research Center, Universitas Airlangga, menguraikan senyawa teh putih sebagai obat flu burung sudah diuji coba dalam skala laboratorium.

“Teh putih dalam seduhan kedua dan ketiga ternyata bermanfaat mematikan virus flu burung. Demikian juga kakao,” jelasnya di Unair, Senin.

Nidhom mengatakan pihaknya belum mengetahui nama spesifik kandungan yang bermanfaat bagi obat flu burung itu.

“Sedang kami teliti turunannya, sementara kandungan itu kami menyebut senyawa aktif [special compound),” imbuhnya.

Dibandingkan obat flu burung tamiflu, lanjut dia, senyawa teh bisa dikonsumsi rutin tanpa efek samping. Selain itu, tamiflu hanya efektif diberikan 48 jam setelah terinfeksi, sedangkan senyawa teh dan kakao bisa dikonsumsi setiap hari.

Dia berharap senyawa spesifik yang bisa membunuh virus flu burung bisa ditemukan segera sehingga produksi massal obat berbahan teh bisa dilakukan. “Kami kira setahun penelitian bisa sampai produksi obat massal,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Samsul Arifin menguraikan dana yang sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk perikanan keramba di 100 embung.

Program yang dilaksanakan mulai semester dua mendatang itu ditargetkan bisa menghasilkan 10 ton per hari ikan nila atau lele.

“Bila berhasil maka sepertiga kebutuhan ikan air tawar terpenuhi,” jelasnya, Rabu (15/5/2013). Surabaya memerlukan 30 ton ikan air tawar per hari, sedangkan produksi lokal saat ini berkisar 10 ton per hari.

Di sisi lain, guna meningkatkan pertanian perkotaan, Dinas  Pertanian Kota Surabaya meluncurkan program tanaman buah dalam pot. Ada 1.500 buah tanaman dalam pot yang sudah dibagikan ke masyarakat.

Program pertanian perkotaan itu, lanjut dia, dianggarkan Rp1,6 miliar. “Targetnya bisa meningkatkan kehidupan, memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sumber ekonominya,” tukasnya. (wd)

Camat Donomulyo Tito Febriyanto mengatakan diantara petani yang beralih dari menanam padi ke tanaman tembakau adalah petani di wilayah Donomulyo.

“Para petani beralih menanam tembakau karena mendapat modal kemitraan dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia,” kata Tito di Malang, Selasa (14/3/2013).

Modal kemitraan tersebut berupa bibit tembakau, pupuk, hingga hasil panen tembakau yang kemudian dibeli oleh perusahaan rokok tersebut.  Dalam hal ini petani hanya menyediakan lahan dan melakukan perawatan tanaman tembakau hingga masa panen.

Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan rokok terhadap para petani tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan tembakau petani yang berkualitas dan berkuantitas dengan cara melatih petani tembakau untuk mematuhi tata cara tanam dengan baik.

Dengan begitu nilai jual dari tembakau petani akan terangkat dan petani dapat bermitra dengan perusahaan rokok yang ada. Sedangkan saat ini lahan yang digunakan untuk menanam tembakau  seluas 350 hektare.

“Lahan 350 hektare tersebut tersebar dibeberapa desa di Kecamatan Donomulyo,” jelas dia.

Selain itu, faktor cuaca yang mulai memasuki musim kemarau juga menjadi faktor pendukung bagi petani untuk beralih menanam tembakau.

Menanam tembakau dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menanam tanaman lainnya. Lahan seluas 1 hektare misalnya dapat menghasilkan tembakau seberat 1,4 ton.

Dari hasil panen tersebut petani bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp40 juta dalam sekali panen selama 3-4 bulan.

Sementara jika menanam padi pendapatan yang dipetik per hektare  hanya sebanyak 6-7 ton. Petani hanya mendapatkan uang sebesar Rp3,4 juta per ton.

Syahroni, petani tembakau dari Desa Wonorejo Kecamatan Donomulyo mengatakan sebagian besar petani di daerahnya saat musim kemarau sekarang ini beralih ke tanaman tembakau. (wd)

Kepala Bulog Malang Nina Afrisanti mengatakan lambatnya penyerapan beras dipicu oleh harga beras di pasar yang masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

“Harga beras kualitas Bulog di pasar sebesar Rp6.800-Rp7.000 per kg, sedangkan HPP dipatok Rp6.600 per kg,” kata Nina di Malang, Selasa (14/5/2013).

Pantauan beras di Pasar Lawang, Kab. Malang, menyebutkan bahwa harga beras stabil tinggi, yakni Rp8.500 per kg untuk kualitas super, Rp82.000 per kg kualitas II, dan Rp7.500 per kg untuk kualitas III.

Di Pasar Singosari, Kab. Malang, untuk kualitas super Rp8.000 per kg,  kualitas II Rp7.900 per kg, dan kualitas III Rp7.600 per kg

“Harga beras stabil, tidak ada kenaikan bila dibandingkan beberapa pekan lalu,” kata Uni Astuti, petugas survei di Pasar Singosari.

Nina tetap berupaya agar target pembelian beras sebanyak 76.000 ton bisa tercapai, dengan cara mendatangi langsung petani yang tergabung dalam gabungan kelompok petani (gapoktan) dan pengusaha kecil penggilingan padi.

Sementara itu,  penyaluran beras untuk keluarga miskin masih aman. Dengan stok sebesar 32.000 ton, cukup untuk memenuhi operasional Bulog Malang selama delapan bulan ke depan. (wd)

Sementara itu, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan, Jawa Timur, kesulitan memasok bibit tebu kultur jaringan untuk kebutuhan bongkar ratoon, karena jadual kegiatan itu sangat mendesak yakni mulai akhir bulan ini. Kebutuhan bibit tebu proyek bongkar ratoon di Jatim sedikitnya 700 juta mata (25.000 mata bibit/hektare).

Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan Aris Toharisman mengatakan sasaran program bongkar ratoon yang memanfaatkan dana APBN itu diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil tebangan tebu.

Untuk itu, lanjutnya, kegiatan bongkar ratoon selayaknya memanfaatkan bibit tebu kultur jaringan, yang mampu menghasilkan tebangan komoditas tersebut 80 ton per hektare lebih. Sedangkan bibit tebu konvensional hanya menghasilkan panen sekitar 70 ton per hektare.

“Kegiatan bongkar ratoon di Jatim dilakukan dua tahap yakni Mei – Agustus dan September – November di areal 28.400 hektare, yang merupakan bagian dari bongkar ratoon seluas 50.000  hektare secara nasional,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini (Jumat, 10/5/2013).

P3GI disebutkan mampu menyiapkan seluruh kebutuhan bibit  untuk program bongkar ratoon berupa berbagai jenis bibit tebu kultur jaringan. Lembaga penelitian tersebut tahun ini memroduksi 150 juta mata bibit tebu kultur jaringan, yang dapat dikembangkan menjadi miliaran bibit G3 (siap tanam) sesudah ditangkarkan terlebih dulu. Harga jual komoditas tersebut Rp450/mata.

Pembudidayaan tebu membutuhkan sedikitnya 25.000 mata bibit/hektare. Dengan demikian, program bongkar ratoon seluas 28.400 hektare di Jatim membutuhkan 700 juta mata bibit lebih.

Aris menambahkan program bongkar ratoon merupakan peluang bisnis bagi produsen bibit tebu kultur jaringan, tetapi pihaknya kesulitan memasok komoditas tersebut sebab jadual kegiatan itu mendesak.

“Bibit tebu kultur jaringan sebelum ditanam/disebar perlu ditangkarkan terlebih dulu selama enam bulan, maka sebagian areal bongkar ratoon akan menggunakan bibit konvensional,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur M. Samsul Arifin mengatakan bongkar ratoon di provinsi tersebut tahun ini menjangkau 28.400 hektare lahan petani, dengan dana APBN [dari Kementerian Pertanian] senilai Rp300 miliar.

“Dana bongkar ratoon disalurkan dalam bentuk natura (bibit tebu dan sarana produksi), yang bertujuan mencapai swasembada gula tahun depan,” ujarnya di sela-sela Selamatan Giling Tahun 2013 di Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, Jatim, awal pekan ini.

Menurut Syamsul, areal tebu di Jatim tahun ini tercatat 200.000 hektare sesudah dilakukan perluasan ke Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Madura dibandingkan tahun lalu 197.000 hektare. Adapun total produksi gula Jatim tahun ini diperkirakan 1,3 juta ton sesudah pada 2012 merealisasikan 1,235 juta ton. (wd)

Karena keberadaannya yang amat penting tersebut, Program Pem­ba­ngunan PBB (UNDP) menempatkan hutan Indonesia pada posisi ter­hor­mat dan menentukan. Badan dunia itu memandang bahwa apa yang terjadi pada hutan Indonesia berpengaruh juga kepada komunitas global.

Pengaruh dan dampak tersebut diperkirakan menguat pada masa mendatang bila pemerintah tidak serius merawat, melindungi, dan mengelola hutan sebagai kekayaan alam yang tidak terhingga nilainya.

Program Pem­ba­ngunan PBB (UNDP) menempatkan hutan Indonesia pada posisi ter­hor­mat dan menentukan.

Dalam laporannya yang dirilis pekan ini, UNDP memberikan war­ning bahwa dalam hal pengelolaan hutan, Indonesia masih perlu me­­rampungkan pekerjaan rumah besar yang bersifat struktural. Pasalnya, indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ Indonesia pada 2012 ha­­nya mencapai 2,33 atau tidak menembus setengah dari nilai indeks maksimal, yaitu 5.

Rapor merah mengenai hutan nasional itu merupakan gambaran dari kondisi hutan di 10 provinsi yang luas hutannya mencapai 50% dari luas hutan di Tanah Air, yakni Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Se­­la­­tan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Pa­­pua Barat, dan Papua.

Rendahnya indeks tata kelola hutan ini tidak terlepas dari lemahnya komitmen Indonesia dalam menjaga hutan. Dalam hal ini, tentu saja pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Semua pemangku ke­­pen­­­­tingan harus dilibatkan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, komunitas bisnis hingga masyarakat.

Rapatkan barisan dan jalin koordinasi lebih solid di tengah ancaman perusakaan hutan global yang kian ma­­sif pula.

Ke depan, semua unsur dan pilar yang terlibat dalam pengelolaan hu­­tan harus lebih merapatkan barisan dan menjalin koordinasi yang lebih solid di tengah ancaman perusakaan hutan global yang kian ma­­sif pula.

Apalagi Indonesia bersama komunitas global lainnya sudah menyepakati langkah nyata dalam skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya.

Oleh karena itu, laporan UNDP tersebut harus dijadikan agenda prio­ritas pemerintah untuk menciptakan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang jauh lebih optimal. Kekayaan sumber daya alam luar bi­­asa berupa hutan yang kita kita miliki itu tidak akan berarti dan bernilai apa-apa bila tidak mampu menggerakkan perekonomian, menciptakan kesejahteraan, dan pada saat yang sama terjaga pula keberlanjutannya.

Hal ini sekaligus mengingatkan kita mengenai implementasi Inpres No.10/2011 tentang moratorium hutan yang dikeluarkan pada 20 Mei 2011 dan akan berakhir pada 20 Mei mendatang. Tak sulit mengukur efektivitas beleid tersebut, karena UNDP sudah menjawabnya.

Kita berharap perubahan regulasi tersebut telah dikaji secara matang dan membawa manfaat yang besar ketika diimplementasikan.

Artinya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Untuk itu, buang jauh-jauh sikap cepat berpuas diri. Apa yang kita persembahkan untuk membuat hutan nasional kembali bugar masih jauh dari signifikan.

Memang Indonesia berhasil menahan laju deforestasi dari rata-rata 3,5 juta hektare per tahun pada periode 1999-2002 menjadi 450 hektare per tahun pada 2010-2011. Namun, angka tersebut jauh dari memadai.

Demi kepentingan yang lebih besar dan strategis, moratorium hutan layak diperpanjang untuk beberapa tahun ke depan, tetapi harus di­­barengi dengan revitalisasi misi dan sasaran. Ada target yang jelas, misalnya, bahwa dalam setiap tahun dicapai penghentian laju deforestasi, sehingga ketika Inpres mengenai moratorium hutan benar-benar berakhir, area hutan bukan malah terkikis tetapi justru meluas.

Selain itu, perpanjangan pemberlakuan moratorium juga untuk mengantisipasi sejak dini Undang-Undang Pemerintah Daerah yang segera direvisi. Salah satu pokok perubahan yang segera diajukan pemerintah kepada DPR mengenai ketentuan tersebut adalah pengalihan wewenang pemberian izin usaha pertambangan dan kehutanan dari semula dari kabupaten/kota ke provinsi.

Kita berharap perubahan regulasi tersebut telah dikaji secara matang dan membawa manfaat yang besar ketika diimplementasikan. Tidak saja bagi dunia usaha, tetapi juga masyarakat di sekitar hutan.

Bila pestisida berbahan tembakau berhasil dikembangkan, Bayu menilai petani akan terselamatkan. Pasalnya, tembakau panenan mereka terserap industri skala besar.

“Investasi pestisida organik sudah ada, jadi tinggal bagaimana mengembangkan yang berbahan tembakau untuk skala industri,” jelasnya di sela-sela diskusi Diversifikasi Produk Tembakau Nonrokok di Surabaya, Rabu (8/5/2013).

Dia menguraikan produksi nasional tembakau Indonesia 230.000 ton dan 130.000 ton dihasilkan Jawa Timur. Saat ini produksi masih diserap industri rokok tetapi perlu dikembangkan industri lain yang bisa menyerap produk itu seiring gencarnya kampanye antirokok.

Serapan produk skala industri menurut Bayu penting agar harga beli tembakau tetap di kisaran Rp40.000/kg. Dengan harga itu maka petani tetap berproduksi sehingga mata pencahariannya tak terganggu.

Ketua Asosiasi Wisata Agro Indonesia Jawa Timur Djoko Soedibjo menguraikan pengembangan wisata berbasis tembakau perlu dipikirkan sebagai bagian antisipasi tersingkirnya industri rokok. “Mulai dari menanam hinggga mengolah produk bisa dijual sebagai paket wisata,” jelasnya.

Hanya saja pembuatan paket wisata berbasis pertanian tembakau perlu dukungan berbagai pihak. Tidak hanya kalangan agen wisata tetapi juga pemerintah perlu mendukung dengan kebijakan dan fasilitas.

Provinsi Jawa Timur utamanya daerah tapal kuda dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Saat era penjajahan dulu kawasan Besuki bahkan dikenal sebagai penghasil tembakau untuk bahan cerutu dan memiliki pasar fanatik di Belanda.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan peningkatan kapasitas produksi tersebut terjadi di Pabrik Gula (PG) Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

“Dengan semakin meningkatnya kapasitas produksi PG Kebonagung akan menjadi harapan tersendiri, tidak hanya bagi karyawan tapi juga rakyat Indonesia,” kata Rendra, di malang, Senin (6/5/2013).

Kebutuhan gula di Indonesia masih belum bisa dipenuhi semua oleh produksi dari dalam negeri. Baru sekitar 50 % saja produk yang bisa disediakan dari dalam negeri.

“Terlebih dengan perolehan produksi yang bagus tentunya perusahaan tidak lupa akan kewajibannya. Bahwa perolehan produksi yang bagus akan kembali kepada karyawan dalam berbagai bentuk berupa gaji atau jasa produksi dan lain-lain,” jelas dia.

Hal itu ujar bupati menjadi sebuah wujud kemitraan yang benar-benar harmonis. Karena pada dasarnya hubungan perusahaan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bukan hanya sebagai mitra dalam hal pekerjaan melainkan juga bermitra dalam masalah pembagian keuntungan.

Pimpinan PG Kebonagung Didit Taurisianto mengatakan PG telah melakukan program pemantapan. Dan saat ini program tersebut telah memasuki tahun kedua .

“Program ini merupakan program pengembangan lanjutan dari program pengembangan sebelumnya yang sudah dimulai sejak 2005,” tambah dia.

Sebelum 2005 kapasitas di PG  hanya 4.500 TCD dengan jumlah tebu yang digiling dibawah 8.800 kwintal. Pada 2013 jumlah tebu yang digiling  sudah jauh melebihi dari kapasitas tersebut dengan rendemen kurang lebih 8 %.

Dengan kapasitas giling 10.000 ton per hari dengan luas area yang di giling kurang lebih 21.000 hektare. Melalui program pengembangan yang dilakukan PG Kebonagung diharapan pada 2013 kapasitas giling bisa meningkat menjadi 15.000 TCD. Dengan jumlah tebu yang digiling mencapai 2.500 ribu ton dari luas area 27.000 hektare. (wd)

Ketua tim biokompos Suroto mengatakan proses pengurusan hak paten tengah dilakukan pihak universitas.

“Sambil mengurus proses hak paten, kami terus melanjutkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar,” kata Suroto, Senin (6/5/2013).

Saat ini pihaknya mengaku mulai kewalahan memenuhi permintaan pasar. Biokompos yang dijual di pasaran itu diminati oleh petani, khususnya petani dari wilayah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dalam satu hari permintaan mencapai sekitar 3 ton pupuk. Banyaknya permintaan pasar tidak terlepas harga yang lebih murah Rp5.000 per 5 kg dibandingkan dengan harga biokompos lainnya yakni Rp7.500 per 5 kg.

Selain itu kandungan yang terdapat pada biokompos juga sudah tertera pada bungkus produknya yakni terdiri dari N (4.18%); P (558 MG/100G); K (1795 MG/100G), dengan Ph (7-8).

“Untuk memenuhi permintaan pasar tersebut kami mendapatkan bahan baku dari Dampit yang penduduknya juga banyak beternak kambing Ettawa,” sambung dia.

Menurutnya dengan menggunakan teknologi pengontrolan suhu maka biokompos yang dihasilkan jauh lebih hemat dan efektif dibandingkan biokompos lain. Produk biokompos tersebut diberi nama Poncokusumo Fertilizer.

Jika secara konvensional kotoran kambing Ettawa yang sudah dicampur mikroba pengurai (EM4) ditutup dengan terpal, biokompos diolah dengan menggunakan suhu yang dihasilkan dari lampu pijar.

Untuk menghasilkan suhu yang dibutuhkan mereka menggunakan enam lampu yang masing-masing menghasilkan energi 25 watt. Untuk mengatur agar sesuai dengan suhu yang diinginkan yaitu 40 derajat celcius, digunakan thermostat.

“Suhu yang dihasilkan dari enam lampu tersebut diatur dengan thermostat
hingga mencapai 40 derajat celcius,” jelasnya.

Karena menggunakan suhu maka proses jadi biokompos akan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Jika menggunakan cara konvensional proses jadi membutuhkan waktu 45 hari atau satu setengah bulan.

Sebaliknya dengan teknologi temperature control bioreactor hanya membutuhkan waktu 14 hari. Kandungan yang ada pada produk biokompos juga sudah diuji di laboratorium dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk pupuk.

Biokompos tersebut merupakan buah karya lima mahasiswa UB Malang yakni Suroto, Hernadi Septoaji, Vagga Satria, Roshia Wulandari, dan Arifudin. (wd) (foto: Humas UB)