Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika R. Susanto mengatakan kerugian itu merupakan estimasi berdasarkan perhitungan industri. Bila industri rugi maka potensi pendapatan negara juga berkurang.

“Pembelokan trafik internasional memang menyebabkan kerugian cukup besar, karenanya kami akan menertibkan,” jelasnya di sela-sela sosialisasi prapenertiban penyelenggaraan komunikasi di Surabaya, Selasa (21/5/2013).

Trafik internasional, lanjut dia, seharusnya diselenggarakan melalui sentral gerbang penyelenggara sambungan langsung internasional. Namun, pembobol tidak menggunakan gerbang itu tapi memberi layanan yang sama.

Cara yang lazim digunakan dalam kejahatan ini yakni menggunakan simbox atau alat yang bisa mengoperasikan ribuan nomor lokal saat melayani sambungan internasional. Pola itu menyebabkan biaya komunikasi lebih murah dibanding jalur resmi.

Modus itu memang mensyaratkan ada kerja sama operator di Indonesia dan negara asal telepon. Selisih tarif dari praktik itulah sumber keuntungan pembobol dan merugikan industri telekomunikasi.

Susanto mengilustrasikan bila sambungan resmi yang disediakan Telkom, Indosat maupun Bakrie Telecom bertarif Rp5000/menit maka pembobol bisa mengenakan bertarif Rp100.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesiaa Nonot Harsono menguraikan secara teknis layanan telekomunikasi ada telepon dan internet. Kasus pembobolan trafik merupakan pengiriman pesan suara melalui internet dengan alat simbox.

“Cirinya kalau telepon dari luar negeri yang muncul nomor lokal, jadi ada konversi tidak melalui gerbang sambungan resmi,” jelasnya.

Bagi konsumen, kata dia, layanan tidak resmi bisa menyebabkan kualitas sambungan tak stabil, dampaknya suara jelek.

Kemenkominfo menyebut selain pembobolan trafik, pelanggaran bidang telekomunikasi lain berupa layanan jasa internet yang tak memiliki izin, penyelenggara jasa internet yang mengakses langsung ke luar negeri, penggelaran jaringan fiber optik tanpa izin dsb.

Kementerian menyatakan penyelenggara telekomunikasi yang terdata ada 478 perusahaan, terdiri dari 128 buah bergerak di bidang jaringan dan 350 buah di jasa telekomunikasi termasuk internet.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Syukri Batubara mengatakan ada indikasi tak semua penyedia layanan memenuhi ketentuan, baik perizinan maupun sertifikasi alat. Oleh karena itu jajarannya sosialisasi agar penyelenggara industri yang belum memenuhi ketentuan mengurus izin.

Penertiban, lanjut dia, selain bisa membentuk sistem usaha yang baik diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Adapun penyelenggara telekomunikasi yang jadi sasaran penertiban yakni pelaku usaha tanpa izin, tidak memenuhi ketentuan sesuai UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi. Orang yang turut membantu tindak pidana telekomunikasi juga akan dijerat pasal 55 dan 56 KUHP.

Data Kemenkominfo menyebutkan sepanjang 2012 ada beberapa hasil penertiban. Di Jawa Tengah ada 23 perusahaan telekomunikasi divalidasi berdasar aduan, 6 di antaranya mengurus izin, 3 izin terbit, 15 tidak operasional dan dua masuk proses hukum. Perusahaan yang disidang merupakan penyedia layanan jasa internet.

Adapun di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 9 validasi aduan, 3 mengurus izin, 3 izin terbit, 5 tidak beroperasi dan satu diproses du pengadilan. Sedangkan di Bali ada 17 validasi aduan, 9 mengurus izin, satu izin terbit, delapan tidak beroperasi.

Marketing Manager Alfamart Cabang Malang Awal Tri Cahya mengatakan saat ini jumlah pemegang kartu Aku di wilayahnya mencapai 360.000 anggota.  Dari jumlah itu tingkat keaktifannya dalam berbelanja mencapai 55%-60%.

“Harapannya hingga akhir tahun jumlah pemegang kartu Aku bisa tumbuh sekitar 30% atau 108.000 anggota. Sehingga hingga akhir 2013 jumlahnya di wilayah Cabang Malang mencapai 468.000 anggota,” kata Awal Tri Cahya, Selasa (21/5/2013).

Wilayah Cabang Malang meliputi Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Blitar, Nganjuk, Mojokerto, Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang dan Kota Batu), hingga Pasuruan.

Menurutnya Alfmart lebih mengutamakan tingkat belanja aktif daripada sisi kuantitas jumlah pemegang kartu. Karena kendati jumlah pemegang kartunya meningkat tajam namun kalau tidak diimbangi dengan belanja aktif juga dinilai tidak efektif dalam meningkatkan angka penjualan.

“Karena itu  untuk memacu belanja aktif tersebut kami menggeber sejumlah program yang menarik bagi masyarakat dan yang terbaru adalah Hello Kitty Shopping Village,” jelas dia.

Selain itu program menarik lainnya adalah Kejutan Setiap Minggu (KSM) dimana konsumen berpeluang untuk mendapatkan hadiah berupa uang jutaan rupiah yang diundi setiap minggu sekali.

“Hadiah total secara nasional adalah sebesar Rp100 juta, terdiri dari 10 pemenang masing-masing Rp5 juta dan pemenang utama Rp50 juta,” tambahnya.

Ketua Pelaksana Bank & UMKM Expo 2013 Mohamad Ishak menilai UMKM merupakan sektor andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dengan kontribusi 50% lebih terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi tersebut.

Karena itu, lanjutnya, pelaku UMKM perlu terus didorong guna mengembangkan skala usaha, melalui dukungan dana kredit perbankan.

Salah satu upaya adalah menggelar Bank & UMKM Expo 2013 dengan menghadirkan kalangan perbankan serta UMKM yang telah menjadi debitur bank maupun yang belum terkucuri kredit bank. Even dua tahunan itu akan diadakan pada 22 – 26 Mei 2013 di Grand City, Surabaya.

“Ada 150 peserta yang akan mengikuti even Bank & UMKM Expo 2013 terdiri dari sekitar 100 UMKM dan sisanya adalah bank, lembaga penunjang industri jasa keuangan, lembaga keuangan nonbank dan industri mitra bank,” ujar Mohamad, yang juga Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur, di Surabaya, hari ini, Jum’at (17/5 2013).

Penyelenggaraan even Bank & UMKM Expo 2013 mengambil tema Dengan Semangat Kewirausahaan dan Kreatifitas Kita Kembangkan UMKM Jatim agar Berdaya Saing. Diharapkan even tersebut dapat dijadikan ajang oleh para pelaku UMKM  guna  memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan aksesibilitas ke sumber pembiayaan.

Mohamad menambahkan dalam kegiatan tersebut kalangan perbankan akan memberikan informasi tentang berbagai produk layanan terhadap sektor UMKM, baik bank BUMN, bank swasta maupun bank asing.

“UMKM jangan ‘takut’ untuk mengajukan dana kredit ke bank guna memperkuat modal kerja, agar dapat meningkatkan skala usaha,” paparnya.

Melalui kegiatan Bank & UMKM Expo 2013 juga digelar seminar/talkshow secara cuma-cuma dengan tema Mindset Entrepreneur Kreatif, Taklukkan Dunia Usaha, Kiat-kiat Menembus Pasar Asean, Siapa Bilang Memperoleh Kredit Bank Susah dan lainnya lagi. (wd)

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi menguraikan peraturan daerah mengatur soal jarak, lokasi atas ritel modern. Akan tetapi pemerintah daerah tak ada yang mewajibkan ritel menjual produk lokal.

“Bila bisa mewajibkan 40% dan masuk jaringan maka ritel modern akan memperkuat UMKM,” jelasnya seusai seminar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jumat (17/5/2013).

KPPU menilai hubungan ritel modern dan pasar tradisional ada yang bersifat saling menguntungkan dan saling mematikan. Pemerintah daerah yang harus mengatur bagaimana hubungan saling menguntungkan, seperti mewajibkan produk lokal masuk ke ritel.

Nawir Messi menilai pewajiban itu bisa memotong biaya bila pemasok masuk sendiri ke ritel. Pasalnya, bila UMKM menawarkan sendiri produk ke ritel maka beban fee akan sangat tinggi.

Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menguraikan hari pertama  pameran Pakuwon, Rabu (15/05) yang digelar di Surabaya tercatat transaksi Rp20 miliar.

Transaksi itu terjadi di rumah tapak berharga sekitar Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Padahal, hanya tersedia 20 unit rumah kelas atas jenis itu di Pakuwon City.

“Setengahnya sudah ada yang membeli di hari pertama,” jelasnya di sela-sela pameran, Rabu (15/05).

Pakuwon menggelar pameran tunggal di Tunjungan Plaza Surabaya. Mereka menawarkan properti mulai dari rumah, apartemen, pusat perbelanjaan hingga ruang perkantoran di tiga kawasan pengembangan di Surabaya.

Sutandi menilai penjualan properti premium tidak melambat akibat kebal pengaruh kenaikan uang muka kredit, isu kenaikan bahan bakar minyak dan kondisi ekonomi menjelang pemilihan umum 2014.

“Pembeli rumah di atas Rp3 miliar tidak akan banyak terpengaruh kenaikan uang muka,” jelasnya.

Peningkatan harga properti premium juga dialami pengembang Intiland Group. Marketing Manager PT Intiland Grande Harto Laksono menguraikan rumah dengan harga Rp2 miliar naik sekitar 10% di awal tahun ini.

“Kenaikan dipengaruhi permintaan, mengingat bunga kredit tidak terlalu tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Eko Budiono, Kepala Kantor Kredit Konsumer BCA Surabaya menguraikan kenaikan harga properti di 2012 mencapai 30%. Meski demikian kondisi serupa bisa tidak terjadi tahun ini akibat ada sejumlah agenda domestik seperti pemilihan umum. (wd)

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Rumah Jatim Tri S. Wediyanto mengatakan penaikan harga BBM akan memukul bisnis properti, termasuk sektor perumahan RST.

“Dengan kenaikan BBM, maka keuntungan yang diperoleh pengembang akan menipis, seiring akan naiknya harga material bangunan,” kata Tri di Malang, Rabu (15/5/2013).

Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, penaikan harga BBM tidak terlalu berpengaruh karena harga RST sudah dipatok pemerintah, dan suku bunga KPR nya disubsidi pemerintah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Sementara pengembang kemungkinan bakal menahan diri untuk merealisasikan proyek perumahan RST,  jika harga bahan bangunan naik dan harga RST tidak direvisi pemerintah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, kata dia, pemerintah harus memeberi banyak kemudahan bagi pengembang RST, a.l. dengan pembebasan pajak.

Sampai saat ini, harga rumah yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) hanya sebesar Rp70 juta, padahal harga RST harganya Rp85 juta.

Kemudahan lainnya, yakni pembebasan biaya perijinan, dan pajak-pajak daerah, seperti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Masalah ini perlu adanya political will dari pemerintah. Pemerintah perlu segera turun tangan,” ujarnya.

Dia memperkirakan insentif tersebut tidak bisa langsung dapat dipenuhi pemerintah. Karena itulah, pengadaan RST tahun ini masih sulit bisa memenuhi target yang dipatok.

Dia memprediksikan, paling banyak RST yang dapat dibangun pengembang di Jatim tahun ini hanya sekitar 60% atau 16.250 unit dari target 25.000 unit. (wd)

Ketua Paguyuban UMKM Kota Malang Septarina Eko Dewi mengatakan selama ini sektor UKM di Malang berkembang dengan pesat. Namun hal itu belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

“Akibatnya jika terjadi perubahan regulasi seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) maupun bahan bakar minyak (BBM) misalnya kelangsungan usaha menjadi rentan terkena dampak,” kata Septarina, di Malang, Minggu (12/5/2013).

Karena itu pihaknya menaruh harapan besar agar pemimpin Malang yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 23 Mei adalah figur yang punya kepedulian tinggi terhadap UMKM di Malang.

Dalam hal ini mampu memasilitasi dan memberi ruang gerak yang lebih kepada pelaku UMKM di Malang melalui berbagai stimulus seperti ajang pameran, pembinaan, serta fasilitas modal. Mengingat tidak sedikit diantara pelaku UMKM tersebut yang relatif masih belum bisa berkembang dengan baik.

“Tanpa peran dari pemerintah daerah mustahil sektor UMKM di Malang bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan,” jelas dia.

Selain itu paguyuban juga berharap walikota yang baru juga mampu menjaga pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan bisa dikata pertumbuhan perekonomian Kota Malang di atas nasional.

Saat ini jumlah pelaku UMKM yang bergabung ke dalam paguyuban sebanyak 200 orang. Dari jumlah itu 50% diantaranya adalah pelaku usaha di bidang kuliner. Dan mereka itulah yang paling rentan terkena dampak regulasi seperti kenaikan TDL misalnya.

Apalagi keberadaan sektor UMKM di Kota Malang sudah didukung oleh peraturan daerah (perda) yang harus dikembangkan dan dilindungi. Karena itu paguyuban berharap agar pemkot memberikan perhatian dan masilitasi agar sektor mikro bisa bertahan dan berkembang di tengah kondisi yang ada saat ini. (wd)

Perempuan bernama Nur Aini yang tak lain koordinator usaha usaha mikro Dupak Makmur Bersama memang pantas bahagia. Pasalnya, pameran di Atrium Royal Plaza Surabaya, Selasa (30/4) sampai Jumat (3/5), menghasilkan pemasukan tak kurang Rp6 juta.

Nur Aini mengakui jumlah itu sebenarnya tidak cukup besar bagi sebagian orang. Akan tetapi bagi kelompoknya yang beranggotakan 20 perempuan kurang mampu dan empat mantan pekerja seksual, penghasilan itu sesuai harapan. Harapan bahwa usaha yang dirintis diminati pasar.

Kawasan Dupak Bangunsari dulunya memang dikenal sebagai salah satu lokalisasi. Namun, sejak akhir tahun lalu usaha itu ditutup.

Sebagian di antara warga yang telanjur bergantung ke bisnis awal dilatih Pemerintah Kota Surabaya guna merintis usaha baru, satu di antaranya Dupak Makmur Bersama yang berjualan makanan olahan.

Setahun sebelum penutupan lokalisasi, jelas Nur Aini, dirinya mulai dilatih membuat makanan. Alat berupa dandang (tempat menanak makanan) dan mixer (pencampur) adonan kecil diberikan pemerintah. Lantas kelompoknya membuat roti, bolu, brownies. Belakang usaha olahan makanan itu berkembang sampai membuat kue berbahan labu.

Dia menguraikan setiap anggota kelompoknya juga membuat olahan makanan khas, seperti wader goreng hingga udang goreng. Meski masih mengandalkan pemasaran langsung alias belum masuk ritel modern, usaha itu sudah merambah Bali.

“Saat pameran 2012 di Surabaya ada orang Bali melihat dan memesan sampai sekarang,” jelasnya, Jumat (3/5). Dia mengaku omzet bulanan dari kelompoknya bisa mencapai Rp50 juta. Jumlah itu paling banyak disumbang pesanan luar pulau dan instansi pemerintah.

Aini bersama 30 usaha kecil lainnya akhir pekan lalu difasilitasi memamerkan karyanya di Royal Plaza. Pameran itu bagian dari aksi sosial perusahaan dan program menjelang HUT ke-720 Pemkot Surabaya sekaligus usaha mendekatkan usaha kecil ke pasar.

Antiek Sugiharti, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, menguraikan pengentasan kemiskinan memang menjadi tantangan Kota Surabaya. Data terbaru menyebutkan penduduk miskin di Kota Pahlawan 65.911 jiwa dari total penduduk 2,78 juta jiwa.

Periode 2012 lalu jumlah penduduk miskin berkisar 78.000 jiwa dan sebelumnya berkisar 11.000 jiwa. “Pengurangan penduduk miskin besar karena pengentasan kemiskinan di keroyok, masing-masing dinas punya program,” jelasnya.

Dia mencontohkan di instansinya ada 14.000 orang yang dilatih kewirausahaan setiap tahun dengan biaya Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Biaya itu tak sepenuhnya dari anggaran daerah, tetapi disinergikan dengan program pusat. Anggaran daerah hanya untuk materi pelatihan dan transportasi. Peralatan usaha dan modal awal dari Pemerintah Pusat.

Dari sejumlah warga yang dilatih, saat ini sudah ada 980 kelompok swadaya masyarakat. Mereka memproduksi makanan, kerajinan, membuat aroma terapi, sabun cuci dsb. “Dari 980 kelompok, yang mampu terus bertahan 80%, sisanya merotol [gagal],” urai Antiek.

Guna membuat usaha rintisan itu berjalan, Antiek menguraikan jajarannya memfasilitasi pameran rutin ke mal sebulan sekali. Pameran juga dilakukan dua bulan sekali di kecamatan. Peserta pameran bergantian sehingga akses terhadap pasar sama besarnya.

Kelompok swadaya masyarakat mayoritas beranggotan perempuan yang termasuk kalangan tidak mampu. Setelah memiliki usaha berkat pelatihan, Pemkot Surabaya menggolongkan mereka sebagai pra usaha kecil menengah. Setelah cukup kuat, untuk memperbesar skala modal maka mereka dibina Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hadi Mulyono, Kepala Dinas dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya menguraikan ada sekitar 50.000 usaha kecil mikro dan menengah binaannya. Meski demikian mayoritas usaha itu memiliki modal kurang dari Rp20 juta. Modal menjadi kendala meningkatkan permodalan usaha itu.

Pengusaha rintisan seperti Aini mengaku kesulitan mengakses kredit perbankan. Selain persyaratan memiliki jaminan, bunga bank di atas 11% masih menjadi kendala utama. “Pernah mencoba syaratnya ribet, bunganya juga masih tinggi. Sebenarnya ingin akses perbankan,” ujarnya.

Asisten Walikota Surabaya, Eko Haryanto, menguraikan pengangguran di Surabaya diharapkan bisa dikurangi dengan pengembangan sektor informal. Termasuk memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya belum bekerja.

Di sisi lain, pengurangan pengangguran juga diatasi dengan program lintas dinas. Bila Badan Pemberdayaan Masyarakat mendampingi usaha rintisan yang menyasar ibu rumah tangga, maka Dinas Tenaga Kerja mendidik para pria keterampilan mengemudi, pendidikan satuan pengamanan, keterampilan otomotif hingga fotografi.

Selain pelatihan dengan tujuan menambah pendapatan, beban warga miskin dikurangi dengan penyediaan pendidikan gratis dan jaminan kesehatan. “Jadi istilahnya pengentasan kemiskinan dikeroyok rame-rame,” tegasnya. (wd)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim Hary Soegiri mengatakan sekitar 1,3% dari  37.476.757 jiwa penduduk Jatim tergolong pengusaha. Sementara kriteria daerah maju yakni jika profesi penduduknya sudah mencapai 2% sebagai pengusaha.

“Jadi kami kurang 0,7% saja untuk menjadikan Jatim ini daerah maju dari sisi profesi penduduknya,” katanya, di Malang, Jatim, Senin (6/5).

Karena itulah, Pemprov Jatim mendorong terus tumbuhnya pengusaha baru di provinsi tersebut dengan berbagai kegiatan. Diantaranya lewat kegiatan pameran dan pelatihan seperti Jambore Wirausaha Produktif.

Kelemahan produk komoditas dari pengusaha usaha kecil mikro menengah (UMKM) terutama pada pelabelan, kontinyuitas, dan kualitasnya yang masih belum terjaga.

Salah satu upaya meningkatkan branding produk UMKM, lanjut dia, dengan mematenkan penemuan dan merek.

Untuk tahun ini, ditargetkan dapat dipatenkan 20 produk pertanian, teknologi informasi, dan lainnya yang dananya akan dibantu Pemprov Jatim dan Kemenakertrans.

Selain itu, perlu juga diperkuat dari sisi pemasarannya. Sampai saat ini, 10% pengusaha dari 5.750 pengusaha binaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dan Disnakertranduk Provinsi Jatim sudah berhasil memasarkannya di tingkat global.

Ke depan, diharapkan semakin banyak lagi perusahaan yang berhasil memasuki pasar dunia lewat online trading yang dikelola Iwapi untuk pengusaha di Jatim.

Ketua Umum Iwapi Nita Yudi mengatakan masalah yang dirasakan pengusaha UMKM selama ini terkait dengan beban pajak yang tinggi dan bunga bank yang besar.

Di China, kata dia,  bunga bank hanya satu digit. Karena itulah industri kecil di China berkembang.

“Dengan beban pajak dan bunga bank yang tinggi, bagaima bisa UMKM nasional  tumbuh besar. Idealnya bunga bank kita hanya satu digit,” tambahnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menegaskan pemberlakuan ASEAN Community perlu disikapi, terutama oleh pengusaha UMKM.

Untuk dapat bersaing, keunggulan kompetitifnya terutama pada sumberdaya manusia produktif dan kreatif, terutama dari kalangan perempuan dan anak muda.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berpendapat kunci pendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada aspek daya kompetisi, kinerja ekonomi, dan produktifitas tenaga kerja. (wd)

Tony Antonio, Rektor Universitas Ciputra, menilai promosi melalui teknologi bisa menggantikan pola konvensional seperti pamflet maupun spanduk. “Jangkauannya toko online juga bisa lebih luas,” jelasnya, Kamis (2/5/2013).

Efisiensi, lanjut dia, bisa mendorong UKM memperkuat permodalan. Riset menyebutkan 90% usaha kecil kesulitan naik kelas menjadi usaha menengah setelah lima tahun karena kendala modal.

Di sisi lain, operator telekomunikasi Indosat gencar menyasar UMKM. Indosat sebagai misal , menyediakan toko online di Tokoon.com. Selain itu disediakan 5.000 wifi gratis di pusat bisnis di seluruh Indonesia.

“Untuk memajang barang di sana gratis, akses wifi juga gratis,” jelas Fadzri Sentosa, Director & Chief Wholesale dan Infrastructure Indosat, Kamis (2/5/2013).

Jumlah pemilik gerai di web itu saat ini 1.200 orang. Layanan transaksi di gerai maya itu juga diintegrasikan dengan layanan pembayaran elektronik yang juga dikelola Indosat.

Fadzri menguraikan saat ini ada 60 juta pelanggan Indosat dan 18%-20% yang menggunakan layanan untuk bisnis. “Mereka bisa menggunakan bisnis dengan telepon dan sms [mengirim pesan pendek ponsel],” jelasnya.

Layanan toko online, alat pembayaran elektronik (dompetku), menurutnya bisa mendorong pebisnis menggunakan layanan teknologi informasi lebih lanjut. Terlebih pengusaha UMKM mencapai 53,3 juta orang.

“Jadi layanan untuk UMKM pasarnya tidak kecil, cukup besar,” jelasnya. Oleh karena itu, tambah dia, jajarannya juga menawarkan paket komunikasi grup dengan anggota minimal dua orang hingga skala perusahaan. (wd)