Ketua Komisi KPPU M. Nawir Messi menguraikan kasus dugaan kartel bawang akan dinaikkan statusnya menjadi perkara pada dua atau tiga pekan mendatang. “Ya itu artinya akan mulai sidang,” jelasnya di Surabaya, Jumat (17/5/2013).

Dia mengatakan sidang akan memanggil belasan importir yang diduga terkait kartel. Ditanya soal siapa saja pengusaha yang melanggar, Nawir berujar tak hafal satu persatu.

Adapun kemungkinan pemanggilan menteri terkait kebijakan impor bawang, Nawir juga belum memastikan. “Yang jelas menteri terkait kebijakan, sedangkan pelaku pengusaha. Kita lihat nanti bagaimana [hasilnya],” imbuhnya.

Selain menyelidiki dugaan monopoli dan kartel bawang putih, KPPU juga mendalami dugaan monopoli perdagangan sapi.

Nawir menguraikan indikasi persaingan tak sehat kasus sapi bermula dari perbedaan pasokan, distribusi dan kebutuhan. “Kesenjangan menimbulkan gejolak harga, kami menyelidiki potensi pelanggarannya,” jelasnya.

Kasus sapi menurutnya lebih kompleks dibandingkan bawang putih. Terlebih bisa saja gejolak harga akibat perbedaan data yang disajikan pemerintah. (wd)

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan sisa lahan yang diperlukan untuk area lapangan terbang (lapter) Bawean berupa tujuh bidang tanah milik warga setempat kini telah dibebaskan, sementara pengerjaan landasan pacu yang ditargetkan sepanjang 1.200 meter kini mencapai 900 meter.

“Dengan panjang landasan pacu 900 meter sudah layak dan bisa digunakan mendarat pesawat sejenis Sukhoi, maka lapangan terbang perintis Bawean ditargetkan bisa dioperasikan sepenuhnya akhir tahun ini,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, hari ini, Jum’at (17/5 2013).

Pernyataan Sambari itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke Pulau Bawean yang berjarak 80 mil dengan kota Gresik.

Pulau yang memiliki dua kecamatan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak) itu dihubungkan dengan kapal penumpang cepat rute Gresik – Bawean, tetapi angkutan penyeberangan itu tidak bisa beroperasi rutin.

Sambari menambahkan target pengoperasian lapter perintis Bawean akhir tahun ini sekaligus merespon surat Dirjen Perhubungan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Gresik mempercepat pengoperasian lapter tersebut.

Landasan pacu lapter Bawean disebutkan sudah layak digunakan, tinggal melengkapi alat penerbangan (perangkat elektronika seperti ATC dan radar) yang akan disiapkan Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Lapter tersebut dibangun di Desa Tanjung Ori, Kec. Tambak, di areal aseluas 76.544 m2. Letaknya di dataran tinggi yang dikelilingi laut di sisi kanan maupun kirinya.

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Agus Sumargianto menegaskan masalah LHB sudah ada payung hukumnya, yakni UU  No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Setidaknya Pemda bisa mengawasi pelaksanaan LHB saat pengembang mengajukan ijin site plan proyek perumahan mewah. Dari site plan tersebut bisa diketahui apakah pengembang perumahan mewah sudah menerapkan konsep LHB atau belum,” kata Agus di Malang, Jumat (17/5/2013).

Dengan demikian, tanpa ada peraturan daerah (Perda) tentang LHB, pemda sebenarnya sudah bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LHB oleh pengembang perumahan mewah dengan konsep 1:2:3.

Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan tetap perlu disusun Perda terkait LHB agar pengawasan bisa efektif. Perda LHB yang sudah ada, masih mengacu konsep hunian 1:2:6.

“Jadi tinggal diganti saja. Namun kami saat ini masih berkonsentrasi pada program perubahan status dari kantor perumahan menjadi badan perumahan,”  ujar dia.

Agus menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan konsep LHB itu akan disertai dengan sanksi yang tegas, mulai dari peringatan, penghentian pengerjaan proyek perumahan, hingga pencabutan izin.

Dia mengakui, konsep LHB dipelukan agar angka backlog perumahan yang sampai saat ini sudah mencapai 15 juta unit dapat dikurangi secara signifikan.

“Membangun RST tentu tidak mungkin dibebankan pemerintah. Kami jelas tidak mampu. Karena pengembang yang kaya juga harus ikut membantu dengan konsep subsidi silang,” tambahnya.

Ketua Paguyuban UMKM Kota Malang Septarina Eko Dewi mengatakan saat ini di Kota Malang terdapat lebih dari 5.000 UMKM. Namun diantara jumlah itu sekitar 1.000 UMKM diantaranya dalam kondisi kurang berkembang akibat sejumlah faktor.

“Masalah yang mereka hadapi itu salah satunya permodalan. Sehingga jika nantinya BBM benar-benar dinaikkan maka eksistensi mereka akan terancam,” kata Septarina di Malang, Jumat (17/5/2013).

Mereka juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah utamanya terkait dengan pembinaan dan pemasaran.

“Harapannya pemerintah daerah bisa mengalokasikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM melalui anggaran yang disisihkan dari APBD. Kalau tetap lewat bank akan meberatkan,” jelas dia.

Kepala Dinas Koperasi Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada sektor mikro memang baru sebatas pelatihan.

“Memang belum mengarah ke permodalan. Sedangkan anggaran untuk pelatihan juga tidak terlalu besar,” tambah Wahyu.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan jika RST dinaikkan, dikhawatirkan daya serapnya rendah.

“Agar tetap memperoleh keuntungan, pengembang lebih memilih membangun rumah tipe 24-28, dibanding tipe 36,” kata Sri di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/5/2013).

Meski begitu, dia menegaskan, kenaikan BBM tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap inflasi dan kenaikan bahan material bangunan.

Apabila kenaikannya tinggi dan keuntungan yang diterima rendah, maka harga RST bisa dinaikkan, agar pengembang tetap antusias membangun RST.

Kemenpera berharap, daerah ikut memikirkan realiasi pembangunan RST, dengan member insentif agar pengembang senang membangun RST.

Umang Gianto, Direktur Utama PT Bulan Terang Utama, pengembang kompleks perumahan Bulan Terang Utama, mengatakan pihaknya membangun RST dengan sistem knock down, karena dapat menghemat biaya produksi hingga 7%.

Sekretaris Kemenpera Ridho Ananda Anwar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan mencanangkan pembangunan RST 2013 pada akhir Juni.

“Lokasinya kemungkinan di Bekasi atau di Kota Malang. Tapi Pak Menpera mengarahkan supaya kegiatan tersebut bisa di Kota Malang,”  katanya.

Manajer Produksi Indana Paint Ariyanto mengatakan saat ini produksi rata-rata per bulan mencapai 450-500 ton per bulan,  naik sebesar 15% dibandingkan 2012.

“Tahun ini kami menargetkan peningkatan produksi sebesar 20% atau mencapai 550-600 ton per tahun,” kata Ariyanto di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/5/2013).

Dari jumlah tersebut, 70% didominasi produk cat tembok dan dekoratif. Sedangkan sisanya yang 30% produksi cat kayu dan besi.

Peningkatan tersebut tidak terlepas dalam upaya menjawab kebutuhan pasar menyusul ekspansi yang dilakukan oleh Indana Paint di sejumlah daerah termasuk memperkuat pasar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Riau.

“Secara umum tantangan dalam merebut pasar memang cukup besar. Terutama untuk bisa bersaing disejumlah kota besar, seperti Surabaya yang banyak dipenuhi produk terkenal,” tambahnya.

Saat ini kami berencana untuk pengembangan pasar di Kalimantan , yaitu di Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan.

“Tentunya pasar di Kalimantan memang penuh tantangan karena luas wilayah maupun jumlah penduduknya tidak sebesar di Jawa,”  ujar dia.

Kegiatan tersebut dikemas dengan tema Board of Directors Goes to School/Gerakan Direksi PLN Mengajar, yang dilaksanakan di sekolah saat direktur PLN dibesarkan/dilahirkan atau tempat menempuh pendidikan.

Menurut Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jawa Timur, Arkat Matulu, acara Gerakan Direksi PLN Mengajar yang dilakukan di wilayah Jawa Timur dihadiri Direktur Utama PLN Nur Pamuji dan Direktur Pengadaan Strategis PLN Bagiyo Riawan.

“Pak Bagiyo Riawan telah mengunjungi SMA Negeri 2 Surabaya pada Kamis (16/5) dan pak Nur Pamuji dijadualkan mengunjungi SMA Negeri 8 Malang bertepatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2013 (Senin pekan depan),” ujarnya, hari ini, Jum’at (17/5 2013).

Arkat mengatakan kegiatan direksi PLN melaksanakan kunjungan ke sekolah bertujuan menginspirasi para siswa agar memiliki tekad kuat dalam mengejar cita-cita.

Selain itu, direksi BUMN kelistrikan itu memaparkan kisah sukses dalam mencapai posisi saat ini serta gambaran profesi yang dilakukan maupun dampaknya bagi masyarakat.

Kegiatan Gerakan Direksi PLN Mengajar disebutkan sesuai arahan Menteri BUMN Dahlan Iskan, dimana seluruh direksi BUMN diharuskan mengajar di sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA.

Dalam acara tersebut dibuka tanya jawab antara direksi PLN dengan siswa agar siswa terinspirasi dan termotivasi untuk sukses. Pihak PLN juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah.

Ketua Pelaksana Bank & UMKM Expo 2013 Mohamad Ishak menilai UMKM merupakan sektor andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dengan kontribusi 50% lebih terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi tersebut.

Karena itu, lanjutnya, pelaku UMKM perlu terus didorong guna mengembangkan skala usaha, melalui dukungan dana kredit perbankan.

Salah satu upaya adalah menggelar Bank & UMKM Expo 2013 dengan menghadirkan kalangan perbankan serta UMKM yang telah menjadi debitur bank maupun yang belum terkucuri kredit bank. Even dua tahunan itu akan diadakan pada 22 – 26 Mei 2013 di Grand City, Surabaya.

“Ada 150 peserta yang akan mengikuti even Bank & UMKM Expo 2013 terdiri dari sekitar 100 UMKM dan sisanya adalah bank, lembaga penunjang industri jasa keuangan, lembaga keuangan nonbank dan industri mitra bank,” ujar Mohamad, yang juga Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur, di Surabaya, hari ini, Jum’at (17/5 2013).

Penyelenggaraan even Bank & UMKM Expo 2013 mengambil tema Dengan Semangat Kewirausahaan dan Kreatifitas Kita Kembangkan UMKM Jatim agar Berdaya Saing. Diharapkan even tersebut dapat dijadikan ajang oleh para pelaku UMKM  guna  memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan aksesibilitas ke sumber pembiayaan.

Mohamad menambahkan dalam kegiatan tersebut kalangan perbankan akan memberikan informasi tentang berbagai produk layanan terhadap sektor UMKM, baik bank BUMN, bank swasta maupun bank asing.

“UMKM jangan ‘takut’ untuk mengajukan dana kredit ke bank guna memperkuat modal kerja, agar dapat meningkatkan skala usaha,” paparnya.

Melalui kegiatan Bank & UMKM Expo 2013 juga digelar seminar/talkshow secara cuma-cuma dengan tema Mindset Entrepreneur Kreatif, Taklukkan Dunia Usaha, Kiat-kiat Menembus Pasar Asean, Siapa Bilang Memperoleh Kredit Bank Susah dan lainnya lagi. (wd)

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jawa Timur Suko Wardoyo mengatakan nilai kredit untuk sektor UMKM tersebut hanya sekitar 30% dari total kredit perbankan di provinsi tersebut yang mencapai Rp200 triliun per Maret tahun ini.

“Pertumbuhan kredit untuk UMKM cukup rendah, yakni hanya 11% dengan nilai Rp70 triliun per Maret tahun ini, maka kalangan perbankan perlu lebih proaktif mengucurkan dana kredit untuk sektor usaha tersebut,” ujarnya kepada wartawan, hari ini (Jum’at, 17/5 2013).

Hal itu diungkapkan terkait akan digelarnya even Bank & UMKM Expo 2013 di Surabaya pada 22 – 26 Mei  2013, dengan mengusung 150 peserta terdiri dari perbankan, UMKM, lembaga keuangan non-bank dan lembaga usaha mitra bank.

Acara tersebut diselenggarakan Kantor Perwakilan BI Jatim, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jatim dan Satuan Tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (Satgas KKMB) Jatim.

Suko menambahkan pengucuran kredit untuk UMKM layak ditingkatkan, mengingat sektor usaha tersebut yang berjumlah 4,2 juta unit di Jatim berperan besar terhadap peningkatan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Jatim 50% lebih.

“Tidak semua bank [di Jatim] menitikberatkan layanan kredit terhadap UMKM, padahal resiko gagal bayar sektor tersebut rendah. Debitur UMKM rajin membayar cicilan kredit,” tuturnya.

Sebagian bank, lanjut Suko, menilai bahwa biaya operasional kantor bank guna melayani sektor UMKM cukup tinggi. Untuk itu, pihak BI Jatim meminta kepada perbankan agar mendirikan kantor kecil dengan jumlah karyawan sedikit di daerah-daerah guna menjangkau UMKM.

Chief Executive Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Surabaya Dasuki Amsir mengatakan tidak semua pelaku UMKM di Jatim berani mengajukan dana kredit ke bank, meskipun skala usaha yang ditanganinya berpotensi dibesarkan melalui tambahan modal.

“UMKM perlu diedukasi tentang manfaat dana kredit bank guna meningkatkan skala usaha sekaligus tentang prosedur pengajuannya,” ujarnya.

Di lain pihak, lanjut  Dasuki, perbankan perlu membina/mengawal debitur UMKM agar usaha yang ditangani pelaku sektor tersebut bisa membesar. Peningkatan skala usaha UMKM berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (wd)

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi menguraikan peraturan daerah mengatur soal jarak, lokasi atas ritel modern. Akan tetapi pemerintah daerah tak ada yang mewajibkan ritel menjual produk lokal.

“Bila bisa mewajibkan 40% dan masuk jaringan maka ritel modern akan memperkuat UMKM,” jelasnya seusai seminar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jumat (17/5/2013).

KPPU menilai hubungan ritel modern dan pasar tradisional ada yang bersifat saling menguntungkan dan saling mematikan. Pemerintah daerah yang harus mengatur bagaimana hubungan saling menguntungkan, seperti mewajibkan produk lokal masuk ke ritel.

Nawir Messi menilai pewajiban itu bisa memotong biaya bila pemasok masuk sendiri ke ritel. Pasalnya, bila UMKM menawarkan sendiri produk ke ritel maka beban fee akan sangat tinggi.